PPP Menilai Program Jaring Pengaman Sosial Pemerintah Bagi masyarakat Sangat Efektif

0
23
Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (foto: Instagram/PPP)
Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (foto: Instagram/PPP)

INN.CO.ID – Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), M. Arwani Thomafi, menyampaikan PPP mendorong pemerintah untuk melakukan perbaikan program jaring pengaman sosial (social safe net) bagi masyarakat.

Menurut M. Arwani, Sosial safe net merupakan upaya pemerintah agar etika bermedsos masyarakat Indonesia lebih berkualitas, transparan, akuntabel dan tidak melanggar hukum.

Bahkan, kata dia, program tersebut tidak hanya berfungsi untuk mengontrol gaya komunikasi masyarakat. Tapi bisa menciptakan peluang baru bagi mereka, dalam bidang usaha online.

Hal ini disampaikan, M. Arwani Thomafi dalam acara Rapimnas I pada hari Jumat-Sabtu 12-13 Maret 2021, yang digelar secara fisik dan virtual di di Hotel Pullman, Jakarta.

“Program jaring pengaman sosial harus difokuskan dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat. Target pemerintah menghilangkan angka kemiskinan ekstrem (pendapatan kurang dari US$ 1,9/hari) dari saat ini berjumlah 9,91 juta jiwa (3,371%) menjadi mendekati 0 persen pada tahun 2024 harus dilakukan dengan langkah konkret, simultan dan komprehensif,” kata M. Arwani di Jakarta, Sabtu (13/3/2021).

Kemudian, selain mendukung langkah pemerintah dalam program jaring pengaman sosial (social safe net) kepada masyarakat. Tapi PPP juga mendukung kebijakan-kebijakan kabinet Indonesia Maju untuk kesejahteraan rakyat.

Dia berharap, perbaikan harus dimulai dari hulu hingga hilir dengan meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat dengan melahirkan kebijakan yang pro publik.

Sehingga, keadilan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat bisa terpenuhi dengan baik. Kata dia, jika semua bangsa mau bersatu dalam memajukan negara tercinta, maka Indonesia akan semakin gemilang.

“Seperti percepatan program reforma agraria, redistribusi aset untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi serta keberpihakan negara terhadap sektor UMKM harus lebih dipertajam dan ditingkatkan. Demi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), M. Arwani Thomafi.(ud/ed).

LEAVE A REPLY