Pemuda Tani HKTI Dorong Smart Farming Berbasis Green Economy

0
37
Talkshow Serial I ini di moderator langsung oleh Rina Sa’adah selaku Ketua Umum DPP Pemuda Tani HKTI (Foto: Istimewa)
Talkshow Serial I ini di moderator langsung oleh Rina Sa’adah selaku Ketua Umum DPP Pemuda Tani HKTI (Foto: Istimewa)

INN.CO.ID – (Jakarta, 9/03/2021) Dewan Pengurus Pusat Pemuda Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPP Pemuda Tani HKTI) menyelenggarakan Talkshow dengan tema “Strategi Mewujudkan Green Economic dengan Akselerasi Smart Farming di Era Industri 4.0”. Hadir sebagai narasumber Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc selaku Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi KLHK, Dr. Ir. Apik Karyana, M.Sc yang merupakan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, dan Ir. Misran selaku Sekretaris Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Talkshow Serial I ini di moderator langsung oleh Rina Sa’adah selaku Ketua Umum DPP Pemuda Tani HKTI.

Rina Sa’adah dalam pengantar Talkshow menjelaskan bahwa sektor pangan nasional menjadi sangat krusial untuk dikelola dengan pendekatan “smart farming”. Ia melanjutkan bahwa konsep ini merujuk pada penggunaan teknologi dan inovasi mulai dari hulu sampai hilir.

“Tujuan utamanya adalah untuk optimalisasi hasil baik kuantitas maupun kualitas dan tentu efisiensi penggunaan sumberdaya baik manusianya maupun alamny”, ujarnya.

“Masa depan pangan nasional ada ditangan pemuda, dukungan dan bantuan dari kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi sangat penting dalam mengakselerasi penerapan smart farming khususnya pada petani sekitar kawasan hutan” lanjut Rina.

Sementara Agus Justianto menekankan bahwa dalam kegiatan ekonomi petani harus tetap memperhatikan keseimbangan alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, kebijakan swasembada pangan melalui program-program seperti food estate, KLHK khsusunya dibidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi KLHK sangat mendukung.

“Produksi pangan harus terus didorong dan setidaknya sampai 2024 pemerintah menargetkan Indonesia berdaulat pangan. Untuk itu, perluasan areal tanam termasuk dikawasan hutan yang penggunaannya sudah diatur dalam UU, Perpres sampai Permen KLHK akan sangat membantu terwujudnya kedaulatan pangan”, ujarnya.

Agus melanjutkan bahwa dalam kegiatan produksi pangan ini, salah satu tantangan terbesarnya adalah persoalan iklim. Sekarang KLHK tersu melakukan terobosan untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dimulai dari perubahan cara pandang, sampai sosial budaya. Selanjutnya terus melakukan inovasi-inovasi dalam produksi pangan sehingga bisa mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendukung kebijakan energi terbarukan yang bahannya dihasilkan dari pertanian.

“Kami berharap, Pemuda Tani HKTI untuk berkontribusi dalam mengedukasi petani terkait dengan perubahan iklim, meskipun petani dengan caranya sendiri telah menjaga lingkungan, selain karena perubahan iklim ini sudah menjadi masalah global sehingga harus dilakukan bersama-sama dalam penyelesaiannya”, lanjut Agus.

Apik Karyana melihat bahwa dalam mengembangkan green economy ini ada tiga aspek utama yang harus diperhatikan, mulai dari sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini sudah diadopsi KLHK dalam Renstra Tahun 2020-2024.

“KLHK melalui Perhutanan Sosial sangat mendukung dan mendorong pemanfaatn lahan-lahan tersebut untuk mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia dalam jangka Panjang” Ujarnya.

Apik melanjutkan, saat ini PS yang sudah diserahkan kepenerima manfaat untuk kesejahteraan ekonomi mencapai 4,375 juta ha. Tanah-tanah ini diharapkan mampu mewujudkan swasembada pangan dan mensejahterakan petani dengan tetap memperhatikan lingkungan dan kearifan lokal.

“Saat ini sudah ada 4 ribu kelompok tani yang terbentuk dari alokasi lahan tersebut dengan melakukan kegiatan pertanian dengan input rendah artinya penggunaan pupuk organic dalam kegiatannya bahkan sudah ada contoh-contoh PS yang memanfaatkan smart farming seperti di Bangka Belitung’, Ucapnya.

Sedangkan Misran mengingatkan bahwa dalam pengelolaan hutan produksi lestari, pengaturan tata ruang untuk pemanfaatan hutan untuk produksi pangan adalah keharusan dan sat ini KLHK sudah memetakannya.

“Bantuan-bantuan ekonomi produktif akan diberikan sepanjang memiliki legalitas, sehingga kepastian kegiatan produksi pangan sekitar kawasan hutan aman dan bantuan-bantuan ini ditujukan untuk peningkatan ekonomi petani dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan” Ujarnya.

Untuk itu, KLHK menyadari tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan yang sifatnya fisik, perlu ada peningkatan kapasitas melalui pelatihan-pelatihan dan ini sedang kami kerjakan.

“Sementara pada lahan-lahan kritis, kami juga mendorong dan sedang berjalan rehabilitasi- konservasi seperti penanaman bambu, mangrove, aren dan lain-lain diberbagai daerah di Indonesia. Jadi silakan pemuda tani mengambil bagian untuk melestarikan lingkungan dan tentu berdampak positif bagi masyarakat khususnya petani sekitarnya”. (*)

LEAVE A REPLY