INN.CO.ID, Jakarta – Kinerja ekonomi Indonesia pada Triwulan IV 2021 mampu tumbuh sebesar 5,02% (yoy), menunjukkan menguatnya pemulihan ekonomi. “Keberhasilan pengendalian pandemi, partisipasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi, efektivitas kebijakan stimulus fiskal oleh pemerintah serta sinergi yang baik antar otoritas dalam menjaga stabilitas dan percepatan pemulihan ekonomi menjadi faktor utama terjaganya keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional”, ungkap Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu. Secara quarter-to-quarter (qtq), pertumbuhan ekonomi Triwulan IV 2021 tercatat 1,06%, melampui pola normalnya yang secara historis mencatatkan pertumbuhan negatif (qtq Triwulan IV 2015 – 2019 rata-rata -1,7%).
Laju pertumbuhan ekonomi Triwulan IV ditopang oleh pertumbuhan positif seluruh komponen pengeluaran dan sektor produksi utama. Keberhasilan pengendalian pandemi pasca penyebaran varian Delta di Triwulan III 2021 mampu mendorong keyakinan masyarakat untuk beraktivitas dan dunia usaha untuk berekspansi. Aktivitas ekspor mampu melanjutkan pertumbuhan yang tinggi seiring permintaan dan harga komoditas global yang meningkat. Sementara impor juga meningkat. Mencerminkan menguatnya pemulihan permintaan domestik, khususnya sektor produksi. Dari sisi lapangan usaha, sektor-sektor unggulan nasional seperti manufaktur, perdagangan, konstruksi, dan transportasi melanjutkan tren pemulihan dengan mencatat pertumbuhan kuat.
Secara keseluruhan tahun 2021, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 3,69%, atau sejalan dengan outlook Kementerian Keuangan. Dari sisi laju pemulihan, PDB Indonesia tahun 2021 berhasil melampaui level periode prapandemi. Hal ini patut dicatat mengingat masih banyak perekonomian yang belum mampu kembali ke kapasitas sebelum pandemi, seperti Filipina, Mexico, Jerman, Perancis, dan Italia. Dengan pertumbuhan ekonomi ini juga, tingkat PDB per kapita Indonesia berhasil naik dari 57,3 di tahun 2020 ke 62,2 juta rupiah di tahun 2021 (naik 8,6%), atau 4.349,5 dolar AS. Dengan pencapaian ini dan klasifikasi Bank Dunia terakhir (2020), Indonesia diperkirakan kembali masuk ke kelompok Upper-Middle Income Countries pada tahun 2021.
APBN yang fleksibel dan responsif selama pandemi mampu menjaga keberlanjutan laju pemulihan ekonomi. Pandemi Covid-19 yang sangat dinamis sepanjang 2021, khususnya terkait munculnya gelombang Delta, mampu direspon dengan cepat oleh Pemerintah melalui kebijakan refocusing APBN 2021. Perluasan dan perpanjangan program perlindungan sosial serta dukungan pada sektor usaha dapat menjaga kinerja tetap mampu tumbuh positif pada Triwulan III 2021. Realisasi sementara Belanja Negara T.A. 2021 mencapai Rp 2.786,8 Triliun (101,3% dari pagu). Sementara realisasi sementara Program PEN 2021 sebesar Rp658,6 Triliun (88,4% dari Pagu Rp744,77 T), lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp575,8 Triliun. Tetap terjaganya laju pemulihan ekonomi juga memberikan efek positif pada Pendapatan Negara yang tumbuh sebesar 21,6%, terutama ditunjang oleh penerimaan perpajakan yang tumbuh 19,2% (yoy) atau mencapai 103,9% dari target APBN dan kembali pada level pra-pandemi pada tahun 2019.
Perkembangan perekonomian dan peran APBN dalam menjaga laju pemulihan di sepanjang tahun 2021 juga dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Seluruh indikator kesejahteraan masyarakat menunjukkan arah perbaikan yang progresif. Perbaikan ekonomi dan program perlindungan sosial berhasil menurunkan kembali angka kemiskinan ke level single digit 9,71% per September 2021 (September 2020 mencapai 10,19%). Sementara itu, menguatnya aktivitas ekonomi juga berhasil menyerap sekitar 2,6 juta orang angkatan kerja pada kurun waktu Agustus 2020 – Agustus 2021 sehingga tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 6,49% per Agustus 2021 (Agustus 2020: 7,07%). Peran krusial APBN dalam menjaga kualitas sumber daya manusia juga ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dari 71,94 tahun 2020 menjadi 72,29 pada tahun 2021.
Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran
Pandemi yg terkendali mendorong fenomena “pent up demand” konsumsi masyarakat yang diikuti peningkatan aktivitas investasi. Penyebaran varian Delta yang berhasil dikendalikan dengan cepat dan efektif mampu mendorong aktivitas Konsumsi Rumah Tangga tumbuh 3,55% (yoy) di Triwulan IV 2021. Secara keseluruhan 2021, Konsumsi Rumah Tangga tumbuh progresif sebesar 2,02% setelah terkontraksi 2,63% di 2020. Sementara itu, aktivitas investasi (PMTB) yang sempat tertahan, juga kembali dapat meningkat 4,49% pada Triwulan IV 2021. Keberlanjutan Program Strategis Nasional dan belanja modal pemerintah serta mulai membaiknya kinerja investasi sektor swasta menjadi penopang perbaikan laju pertumbuhan investasi pada Triwulan IV. Secara keseluruhan 2021, Investasi kembali tumbuh positif 3,80% setelah tumbuh negatif 4,96% di 2020. Konsumsi Pemerintah juga mampu tumbuh 5,25% (yoy) di Triwulan IV atau 4,17% secara keseluruhan 2021 sejalan dengan peningkatan realisasi belanja negara, khususnya terkait akselerasi program vaksinasi, keberlanjutan program perlindungan sosial, serta pelaksanaan layanan publik pemerintah.
Ekspor kembali mencatatkan pertumbuhan tinggi pada Triwulan IV sebesar 29,83% (yoy). Laju pemulihan ekonomi global menjadi faktor utama yang menjaga kinerja ekspor Indonesia, terutama bersumber dari ekspor nonmigas seperti olahan CPO, kendaraan Bermotor, dan mesin. Selain itu, ekspor hasil hilirisasi mineral logam tumbuh signifikan di sepanjang tahun 2021 (ekspor besi baja tahun 2021 termasuk hasil olahan nikel tumbuh 92.9% yoy). Di sisi lain, kinerja Impor juga tumbuh tinggi mencapai 29,60% (yoy), didominasi oleh importasi barang modal dan bahan baku, mencerminkan peningkatan aktivitas produksi domestik pada periode selanjutnya. Secara keseluruhan tahun 2021, kinerja ekspor dan impor barang dan jasa tumbuh tinggi masing-masing sebesar 24,04% dan 23,31%.
Pertumbuhan Ekonomi Sisi Produksi
Kontributor utama PDB dari sisi produksi juga mampu tumbuh positif. Sektor Industri Pengolahan, yang berkontribusi paling besar terhadap ekonomi Indonesia, tumbuh sebesar 4.92% (yoy) pada Triwulan IV atau 3,39% secara tahunan di 2021. Peningkatan permintaan ekspor yang tinggi serta permintaan dalam negeri yang mulai pulih menjadi fondasi penting yang mendorong pemulihan sektor ini. Hingga saat ini, ekspansi sektor manufaktur masih terus meningkat, sebagaimana ditunjukkan oleh indikator Purchasing Managers’ Index yang terus naik dari 53,5 pada Desember 2021 menjadi 53,7 pada Januari 2022. Pemulihan sektor manufaktur yang berkesinambungan ini diharapkan memperkuat basis pertumbuhan ekonomi nasional dan mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih besar dan berkualitas.
Sektor Perdagangan juga tumbuh kuat pada Triwulan IV sebesar 5,56% (yoy) atau 4,65% secara keseluruhan tahun 2021. Peningkatan ini didorong oleh membaiknya mobilitas masyarakat sejalan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang relatif mereda. Kebijakan pemberian PPnBM DTP untuk pembelian mobil juga mendorong kinerja perdagangan kendaraan bermotor secara signifikan. Tingkat penjualan mobil ritel mampu tumbuh 53,9% (yoy) pada Triwulan IV atau 49,3% (yoy) di sepanjang tahun 2021.
Kinerja sektor penunjang pariwisata tampak mulai menunjukkan perbaikan signifikan, meski masih di bawah level pre-pandemi. Sektor Transportasi dan pergudangan tumbuh tinggi sebesar 7,93% (yoy) (keseluruhan 2021: 3,24%) sementara Sektor Penyediaan Akomodasi Makan-minum juga tumbuh positif 4,95% (keseluruhan 2021 3,89%). Relaksasi pembatasan kegiatan masyarakat dan aturan perjalanan serta tingkat kepercayaan masyarakat mulai mendorong aktivitas pariwisata untuk mulai bangkit di tengah pandemi. Adaptasi penerapan protokol kesehatan di lokasi destinasi wisata juga berperan penting dalam memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan.
Outlook Perekonomian 2022
Pemerintah optimis bahwa kinerja perekonomian akan semakin kuat dan diproyeksi tumbuh sebesar 5,2% di tahun 2022. Kinerja tersebut akan ditopang oleh penguatan investasi dan ekspor serta kelanjutan pemulihan konsumsi masyarakat. Hal ini tentunya harus didukung oleh upaya pengendalian pandemi yang menyeluruh, termasuk dengan akselerasi vaksinasi secara masif. Selain itu, reformasi struktural juga harus terus diimplementasikan secara konsisten dan komprehensif, guna memperkuat fondasi perekonomian dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional.
Namun demikian, terdapat sejumlah risiko yang harus terus diwaspadai dan diantisipasi, khususnya penyebaran varian Omicron. Sejak akhir 2021, berbagai negara mengalami gelombang baru Covid-19 akibat varian tersebut. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa gelombang Omicron lebih cepat menyebar dibandingkan varian Delta, namun juga lebih cepat mengalami penurunan. Saat ini, Indonesia juga sedang dihadapkan pada peningkatan kasus harian varian Omicron yang sudah menyentuh angka di atas 36 ribu kasus per 6 Februari. Namun, tingkat keterisian rumah sakit (BOR) dan kematian masih relatif lebih rendah dibanding gelombang Delta. Meskipun demikian, kita harus tetap waspada dengan menjaga disiplin penerapan protokol kesehatan dan berjaga-jaga mempersiapkan berbagai langkah darurat jika diperlukan.
Ketersediaan vaksin yang memadai dapat menjadi faktor krusial dalam penanganan pandemi gelombang Omicron. Pemerintah akan mendorong penegakan protokol kesehatan, memperkuat sistem kesehatan, serta mempercepat program vaksinasi yang saat ini sudah mencapai 48,2% populasi untuk dosis lengkap. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjalankan disiplin protokol kesehatan dan vaksinasi. Dalam mendukung hal tersebut, APBN fleksibel dan responsif guna menghadapi berbagai tantangan ke depan.
Di samping risiko pandemi, pemerintah juga mengantisipasi berbagai risiko eksternal seperti tekanan inflasi tinggi, percepatan tapering off di Amerika Serikat serta potensi dampak isu geopolitik yang tengah terjadi. “Dalam hal ini pemerintah bersama-sama dengan otoritas lain yang tergabung dalam KSSK terus bersinergi menyiapkan bauran kebijakan antisipatif dalam menghadapi risiko-risiko global tersebut. Selain itu pemerintah juga akan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan di seluruh kawasan nasional”, tutup Febrio.* (na–sumber: kemenkeu.go.id)
