Keselamatan dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat, Prioritas Utama Pemerintah dalam Tangani Pandemi Covid-19

0
40

INN.CO.ID – Pemerintah terus berupaya menekan laju peningkatan penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Di sisi lain, pemerintah juga berusaha untuk menanggulangi dampak yang timbul akibat pandemi ini, salah satunya di bidang ekonomi. Sebab, keselamatan dan ketahanan ekonomi masyarakat merupakan prioritas utama pemerintah.

“Pemerintah pada prinsipnya selalu menempatkan keamanan dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, disamping menjaga ketahanan ekonomi dalam menghadapi pandemi Covid-19,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin saat memberikan kuliah umum pada Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 62 dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) 23 Tahun 2021 Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS) RI, melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Selasa (6/7/2021).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, meskipun pandemi Covid-19 telah mendisrupsi cara hidup masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia, keadaan ini juga telah memberikan pelajaran bagi setiap individu untuk beradaptasi dan bertransformasi dari tata cara hidup yang konvensional menuju tatanan hidup yang baru.

“Kita semua menyaksikan berbagai inovasi, kreativitas, praktik-praktik terbaik, dan cara-cara baru yang berkembang begitu cepat, sebagai bagian dari upaya untuk beradaptasi dengan kondisi saat ini,” urai Wapres.

Di sisi ekonomi, Wapres mengatakan, sejak tahun 2020 pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan extraordinary (luar biasa) untuk mengatasi dampak sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19, diantaranya adalah realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diarahkan sepenuhnya untuk keperluan tersebut. Ia pun menilai, dari langkah-langkah yang telah diambil, terdapat beberapa perkembangan positif yang berhasil dicapai dalam semester I tahun 2021.

“Kita bersyukur bahwa upaya yang kita lakukan dalam mengelola krisis akibat pandemi Covid-19, khususnya dari sisi ekonomi menunjukkan hasil yang positif dan memberikan harapan pemulihan,” ungkap wapres,” ungkap Wapres.

“Inflasi inti mulai menunjukkan peningkatan yang berarti adanya peningkatan demand (permintaan),” tambahnya.

Wapres juga menyebutkan bahwa Indeks Keyakinan Konsumen mencapai 104.4 pada Mei 2021.

“[ini] berarti kondisi optimis,” ujar Wapres.

Namun, disamping pencapaian yang telah diraih, Wapres pun mengingatkan agar seluruh pihak juga mewaspadai eskalasi kasus Covid-19 yang dikhawatirkan dapat mendorong kembali restriksi mobilitas masyarakat. Sebab, hal ini dapat memberikan dampak kurang baik pada laju pemulihan ekonomi khususnya pada semester kedua tahun 2021.

Oleh karena itu, terang Wapres, saat ini pemerintah tengah menghitung kembali kemungkinan diperlukannya tambahan anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan program perlindungan sosial ketenagakerjaan yang antara lain mencakup dukungan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Pangan non-Tunai, Program Bantuan Sosial Tunai dan BLT Desa, Program Kartu PraKerja dan Program Padat Karya; serta Program pemberian bantuan usaha mikro, dan pemberian kredit kepada UMKM.

“Untuk itu pemerintah sedang menghitung kembali kemungkinan dibutuhkannya tambahan anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka menjaga daya beli, mendorong perekonomian, serta penanganan kesehatan yang belum dialokasikan dalam APBN berjalan, termasuk melalui kebijakan refocusing/realokasi kembali belanja pemerintah,” tandas Wapres.

Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Dalam kuliah umum yang juga mengangkat tema seminar “Tantangan Pemulihan Ekonomi Nasional di Tengah Penyelesaian Covid-19” dan “Pandemi Covid-19 Terhadap Sistem Pendidikan di Indonesia” tersebut, Wapres juga menyampaikan terkait pendidikan di masa pandemi.

Pandemi saat ini menjadi tantangan dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam pemanfaatan teknologi, khususnya di bidang pendidikan. Untuk itu, lanjut Wapres, sebagai wujud komitmen terkait pemanfaatan teknologi untuk bidang pendidikan, Pemerintah berupaya mempercepat pembangunan Tol Langit, yaitu penyediaan fasilitas internet berkecepatan tinggi di 514 kabupaten/kota melalui pembangunan Palapa Ring serta target peluncuran Satelit Republik Indonesia (SATRIA) I pada tahun 2023 mendatang dengan transmisi data tinggi sebesar 150 Gigabyte per second (Gbps).

“Prasarana dasar ini tidak saja ditujukan untuk mendukung Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), tapi lebih luas lagi, yakni sebagai modal penting menuju Indonesia digital,” papar Wapres.

Wapres juga menambahkan, dalam era digital yang sangat menantang dan kompetitif, pendidikan harus mampu menjadi katalis dan pusat inovasi. Sebab, berbagai fakta menunjukkan bahwa inovasi memberikan kontribusi besar ke pembangunan sebuah negara.

Mengakhiri kuliah umum, Wapres menyampaikan harapannya, agar para peserta PPRA 62 dan PPSA 23 di masa depan dapat menjadi negarawan-negarawan yang andal, berwawasan luas, dan mempunyai integritas yang tinggi kepada bangsa dan NKRI sehingga dapat memberikan kontribusi yang nyata kepada negara dan bangsa.

“Peserta PPRA 62 dan PPSA 23 harus menjadi teladan dan panutan yang mampu mendorong terciptanya tatanan kehidupan nasional berdasarkan kehidupan demokrasi yang sehat, beretika, bermoral dan bebas KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme), sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang telah kita sepakati bersama,” pungkas Wapres.

Sebelumnya, Gubernur Lemhannas Agus Widjojo melaporkan bahwa kegiatan PPRA 62 akan berlangsung selama 7 bulan, yaitu pada 26 Januari hingga 31 Agustus 2021, dengan diikuti oleh 80 peserta setingkat eselon II dan III dari TNI/Polri, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), pemerintah provinsi/kabupaten, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), DPD RI, dan organisasi masyarakat.

Sedangkan PPSA 23 akan berlangsung selama 5.5 bulan, yaitu pada 14 April hingga 14 Oktober 2021, dengan diikuti oleh 60 peserta yang merupakan pejabat terpilih setingkat eselon I dan II dari TNI/Polri, MPR/RI, Kementerian/Lembaga, lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK), pemerintah provinsi, Kopertis, partai politik, dan organisasi masyarakat.

“Pada tahun ini, tidak ada peserta dari negara sahabat,” lapor Agus.

“Selama pendidikan berlangsung, kegiatan yang berjalanan antara lain pembelajaran jarak jauh (e-learning) dan pembelajaran on campus,” tandasnya.

Hadir mendampingi Wapres pada acara ini Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar dan Staf Khusus Wakil Presiden Masduki Baidlowi. (DMA/RJP/NN, BPMI-Setwapres)

sumber: setwapres.go.id

LEAVE A REPLY