INN.CO.ID – Ketua umum pemuda tani meminta pemerintah mengintegeasikan basis pemghitungan stok beras nasional. hal ini perlu dilakukan agar muncul perhitungan yang sama antara kementrian pertanian yang berorientasi pada produksi dan kementrian perdagangan yang berpikir mengamankan stok kebutuhan beras nasional.
sebagaimana diketahui sebelumnya kementrian perdaganagan diberitakan akan mengimpor 500 ribu ton beras pada bulan Januari ini.
Rencana ini menimbulkan kegaduhan dikalangan masyarakat indonesia khususnya petani yang akan memasuki masa panen pada bulan Februari dan Maret. Hal ini ditanggapi oleh Dirjen Tanaman Pangan Sumarno Gatot Irianto yang menyatakan bahwa Kementrian Pertanian tidak bisa memahami mengapa Menteri Perdagangan membuat pernyataan tidak impor, tapi sekarang balik arah.
Menurut Rina Saadah, Tidak terintegrasinya basis perhitungan ini akan selalu menimbulkan dilema kelangkaan stok di saat musim panen. ini adalah problem logistik yang harus diselesaikan karena stok berbasis sawah berbeda dengan stok berbasis gudang. Kementrian perdagangan melihat kebutuhan rill di pasar beras nasional. sementara kementrian pertanian melihat potensi panen. Perbedaan ini akan dimanfaatkan oleh para pemain trading untuk mengisi kekurangan stok tersebut dengan cara Impor.
Karena itu Rina menyerukan agar pemerintah memperbaiki manajemen logistik dan sistem informasi manajemen logistik pertanian agar terjadi sinkronisasi antar berbagai stake holder pertanian dan menciptakan efektifitas dan efisiensi logistik.
Rina mendukung pernyataan Ketua Umum HKTI yang meminta agar pemerintah berhati hati soal Impor Beras karena akan menimbulkan persepsi bahwa pemerintah todak melindungi petani kita sendiri.
Pemerintah harus melindungi harga jual beras petani agar semangat perlindungan petani benar-benar dapat dimanifestasikan.
